The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia

Kornelis Kopong Bolen, Payamta -

Abstract


Many regional governments in district/city still allocate their capital expenditures below 30%. It is not in line with expectations as mandated in Regulation of the Minister of Home Affairs on Guidelines for Preparation of Regional Income and Expenditure Budget (APBD). The purpose of this study is to examine the effect of financial performance and balance funds on the allocation of capital expenditures for district /city governments in Indonesia. The sample used in this study were 473 district/city governments consisting of 382 district governments and 91 city governments. Meanwhile, the type of data used was secondary data. The analysis in the study was based on reports on the realization of the 2013 to 2017 budget audited by The Supreme Audit Agency of The Republic of Indonesia (BPK).

The results of multiple regression analysis show first, Regional Financial Independence and General Allocation Funds have a negative but significant effect on Capital Expenditures. Second, Regional Financial Effectiveness, Revenue Sharing Funds, and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures. Third, Regional Financial Efficiency does not significantly affect Capital Expenditures.


Full Text:

PDF

References


Ardhini, & Handayani, S. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah).

Aryawati, N. P. A., & Sudana, I. P. (2018). Kinerja Keuangan Memediasi Dana Perimbangan, Alokasi Belanja Daerah Pada Indeks Pembangunan Manuasia dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 13(1), 28-41. https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i01.p04

Cho, I. G. (2018). Fiscal decentralization in Korea. Asian Education and Development Studies, 7(3), 279–290. https://doi.org/10.1108/AEDS-11-2017-0113

Faguet, J. P. (2004). Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs ? Evidence From Bolivia. Journal of Public Economics, 88(3–4), 867–893. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00185-8

Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke 3. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat.

Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.541

Haris, S. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jakarta: LIPI Press.

Haryanto, J. T., & Astuti, E. S. (2009). Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 13(1), 49-62.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi ke 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Edisi II. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta: ANDI.

Martini, K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 10(2), 426-443.

Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5(2), 229–252.

Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal, 2(1), 89–95.

Nugroho, I., & Rokhmin D. 2012. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.

Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik : Praktik di Pemerintah Daerah. JAAI, 17(2), 102–114. https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art2

Nuryaman, & Veronika, C. (2015). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pradiatmi, I. N. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 759–768.

Pramesti, T., Taufik, T., & Ratnawati, V. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi, 23(4).

Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2018). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052

Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Gahlia Indonesia.

Situngkir, A. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Situngkir, A., & Manurung, J. S. (2009). Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus Pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Kajian Akuntansi, 4(2), 93-103.

Sofia, A., & Syamsurizal, I. (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Dengan Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Barat. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 2(2), 369–378. https://doi.org/10.17509/jaset.v2i2.8916

Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 16(1), 11–25. https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.187

Subowo, & Wati, E. R. (2010). Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. Jurnal Dinamika Akuntansi, 2(2), 73–82.

Suprayitno, B. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, 2(1), 106–112.

Suwanda, S., & Santosa, H. (2014). Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 1(2), 142–154. https://doi.org/10.1016/j.ins.2004.04.013

Verawaty, Jaya, A. K., & Megawati. (2016). Determinan Timeliness Penetapan APBD Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). https://doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7035

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal, 2(33), 44–51. https://doi.org/ISSN 2252-6765

Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Kebijakan Publik, 3(1), 1–55.




DOI: https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15583

Copyright (c) 2019 Kornelis Kopong Bolen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Journal of Public Administration and Governance  ISSN 2161-7104

Email: jpag@macrothink.org

Copyright © Macrothink Institute

To make sure that you can receive messages from us, please add the 'macrothink.org' domain to your e-mail 'safe list'. If you do not receive e-mail in your 'inbox', check your 'bulk mail' or 'junk mail' folders. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------